KISSPOL Aceh menilai krisis sosial, ekonomi, dan kemanusiaan di Aceh telah memasuki fase darurat multidimensi yang membutuhkan respons cepat dan berani dari negara. Solidaritas internasional dinilai penting agar pemulihan Aceh berjalan adil dan berpihak p
Direktur KISSPOL Aceh, Dr. Effendi Hasan
PINTOE.CO, Banda Aceh — Lembaga Kajian Sosial dan Politik (KISSPOL) Aceh menegaskan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang tengah dihadapi masyarakat Aceh telah memasuki fase darurat multidimensi. Situasi ini, menurut KISSPOL, menuntut respons yang cepat, terkoordinasi, dan berani dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat daerah hingga nasional, bahkan internasional.
Direktur KISSPOL Aceh, Dr. Effendi Hasan, menyatakan bahwa aksi elemen masyarakat sipil Aceh yang mengibarkan bendera putih harus dipahami sebagai bahasa simbolik kemanusiaan, bukan tindakan politik. Simbol tersebut merupakan pesan moral kepada dunia internasional bahwa Aceh sedang berada dalam krisis serius dan membutuhkan perhatian serta solidaritas global.
“Ini adalah isyarat darurat, sebuah teriakan sunyi dari masyarakat yang kehabisan cara untuk didengar. Dunia internasional perlu mengetahui bahwa Aceh sedang berjuang untuk bertahan,” tegas Dr. Effendi Hasan.
KISSPOL Aceh juga mendesak pemerintah pusat agar segera menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak dan gas, serta ketidakstabilan pasokan listrik yang telah sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Dampak krisis ini, menurut KISSPOL, paling berat dirasakan oleh pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, yang sebagian terpaksa menutup usaha hingga gulung tikar karena biaya operasional yang tak lagi tertanggungkan.
Keterlambatan penanganan krisis energi dan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut dinilai berpotensi memperparah kerentanan sosial dan memperluas kemiskinan struktural di Aceh.
Dalam konteks itu, KISSPOL Aceh menilai Pemerintah Aceh perlu menunjukkan keberanian politik dan ketegasan moral untuk berdiri membela rakyatnya, terutama ketika respons dari pemerintah pusat berjalan lamban. Langkah Pemerintah Aceh membuka ruang komunikasi serta meminta dukungan dari lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), disebut sebagai tindakan yang sah, konstitusional, dan tepat secara kemanusiaan.
“Ketika rakyat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup, maka mencari bantuan internasional bukanlah kelemahan, melainkan tanggung jawab etis negara,” ujar Dr. Effendi Hasan.
Ia juga menyerukan agar Gubernur, para Bupati, dan Wali Kota di seluruh Aceh menanggalkan sekat administratif dan kepentingan politik sempit, lalu bersatu dalam satu barisan kepemimpinan yang tegas dan berani. Dalam situasi krisis kemanusiaan, kata dia, keraguan adalah kemewahan yang tidak bisa dibayar oleh rakyat.
“Sekali pemimpin berdiri untuk rakyatnya, pantang untuk mundur. Keselamatan dan kemaslahatan rakyat Aceh harus ditempatkan di atas segalanya,” katanya.
KISSPOL Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik, menyuarakan kepentingan masyarakat, serta mendorong lahirnya langkah-langkah nyata yang berkeadilan, berperikemanusiaan, dan berpihak pada keberlangsungan hidup rakyat Aceh.
Selain itu, KISSPOL Aceh menyampaikan apresiasi secara terbuka atas respons cepat United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) terhadap surat permintaan bantuan yang disampaikan Pemerintah Aceh. Respons awal tersebut dinilai sebagai wujud komitmen lembaga-lembaga PBB dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan serta perlindungan kelompok rentan di wilayah terdampak bencana.
Dr. Effendi Hasan berharap UNDP dan UNICEF dapat segera hadir langsung di Aceh untuk melihat secara faktual kondisi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan masyarakat pascabencana. Kehadiran langsung dinilai penting agar setiap bentuk intervensi dan bantuan benar-benar berbasis pada kebutuhan riil di lapangan.
“Kehadiran langsung sangat penting agar dunia internasional tidak hanya membaca laporan, tetapi menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat Aceh bertahan di tengah keterbatasan dan dampak berkepanjangan dari bencana,” ujarnya.
KISSPOL Aceh juga berharap UNDP dan UNICEF dapat segera mengambil langkah konkret dalam mendukung pemulihan Aceh, khususnya pada sektor-sektor krusial seperti ketahanan ekonomi masyarakat, pemulihan layanan dasar, perlindungan anak, serta penguatan kapasitas sosial pascabencana. Dukungan internasional tersebut diyakini akan menjadi faktor penting untuk membantu rakyat Aceh keluar dari berbagai persoalan struktural sebagai dampak lanjutan bencana.
“Aceh tidak meminta dikasihani, tetapi membutuhkan solidaritas global agar rakyatnya dapat bangkit kembali secara bermartabat,” tegas Dr. Effendi Hasan.[]